Pajak Akan Mulai Dikenakan Untuk Transaksi Kripto di Indonesia

Pemerintah secara resmi akan mulai mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) final aset kripto. PPN yang akan dikenakan pada aset kripto yaitu sebesar 0,1 persen.

Ketetapan tersebut disampaikan Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama. Hestu juga menyampaikan tujuan dikenakannya PPN final terhadap aset kripto guna untuk memberikan kemudahan para wajib pajak.

“Tentu nanti yang pungut (PPN) yaitu exchanger namanya. PPN final 0,1 persen,” ujar Hestu dalam media briefing, Jumat (1/4/2022).

Nantinya PPN yang telah diberlakukan untuk aset kripto merupakan PPN final dengan nilaitertentu yang lebih kecil. Ketetapan tersebut juga berdasarkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemerintah telah memberikan fasilitas PPN final dengan besaran 1 persen, 2 persen, dan 3 persen.

Namun tak hanya pada kripto, pemerintah juga akan mengenakan pajak untuk perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Hingga sampai saat ini, pemerintah sedang menyiapkan aturan turunan guna untuk mengatur besaran pajak kripto.

Pada aturan ini nanti akan berbentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai PPN dan PPh yang akan dikenakan pada aset kripto.

Jelas dalam pelaksanaannya, kebijakan PPN final atas aset kripto akan diimplementasikan pada periode Mei 2022. Untuk itu, pemerintah nantinya juga akan memberikan masa transisi bagi pemungut PPN final guna untuk melakukan persiapan. 

Saat ini Kementerian Perdagangan saja mencatat, nilai transaksi aset kripto mencapai Rp64,9 triliun pada 2020 dan sudah tercatat Rp859,4 triliun pada tahun lalu.  Berdasarkan dari data tersebut, transaksi perdagangan aset kripto periode Januari hingga Februari 2022, sudah tercatat sebesar Rp83,3 triliun.

Berinvestasi memanglah hal yang menyenangkan, namun ada juga selain itu yaitu dengan bermain permainan game slot. Permainan game slot sendiri biasa dimainkan hanya untuk bersenang-senang, apabila menang hanyalah bonus.